oleh

31 Pelaku IKM Sulbar Raih Sertifikasi Halal dari Kemenag

Wartadedikasi.Com,Mamuju– Sebagai bentuk Kerjasama antara Kementerian Agama Kanwil Sulbar dengan Dinas Perdagangan,Perindustrian dan UKM Provinsi Sulawesi Barat, belum lama ini menerbitkan sertifikasi Halal kepada 31 Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Sulbar, Jelas Akbar Atjo Kabid Industri Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat, Kamis, 16 Oktober 2020.

Menurut Akbar Atjo bahwa fasilitasi Sertifikat Halal bagi IKM tahun 2020 ini anggarannya bersumber dari Dana Dekonsentrasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Sulawesi Barat.

Gubernur Sulawesi Barat H Andi Ali Baal Masdar dalam arahannya saat Webinar dengan Pelaku Usaha mengharapkan agar IKM dapat lebih serius mengembangkan kualitas produknya.

” bapak gubernur Sulbar mengharapkan dengan adanya sertifikasi Halal ini maka IKM dapat lebih memperluas jangkauan pasarnya dan tentunya para pelaku IKM dapat lebih serius untuk mengembangkan Kualitas produknya dan mempersiapkan syarat syarat yang harus dipenuhi untuk bisa masuk di pasar retail modern”, Jelas Akbar Atjo.

Lanjut Disampaikan Kabid Industri bahwa pihak Dinas dagperinkop UKM Sulbar siap memfasilitasi dan membantu pelaku IKM dalam memenuhi syarat tersebut karena itu pihaknya berharap para pelaku IKM pro aktif membangun komunikasi ke kami agar kami juga tahu hal apa yang bisa kami bantu dalam pengembagan IKM tersebut. itu bukan berarti kami pasif,harap Akbar Atjo.

Sejauh ini pihaknya juga secara pro aktif membangun komunikasi dengan para Pelaku IKM,, namun tentunya kami juga puya katerbatasan sumber daya, karenanya kami harap kami dari dinas dan juga pelaku IKM sama sama pro aktif, Imbuhnya.

Terkait fasilitasi label Halal mulai Bulan Oktober ini bidang Industri kembali memfasilitasi Penerbitan Sertifikasi Label halal sebanyak 50 IKM dimana 20 IKM anggaran fasilitasinya bersumber dari APBD 2020 dan 30 IKM anggaran fasilitasinya dari Dana Dekonsentrasi Dagperinkop UKM).

Lebih jauh Kabid Perindustrian Akbar Atjo tegaskan bahwa Apapun Produk IKM harus memberikan Jaminan halal kepada konsumennya hal tersebut sudah diatur dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah mewajibkan setiap produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia bersertifikasi halal (vide; Pasal 4), terangnya

” Jadi Setiap Produk tidak hanya diwajibkan mencantumkan label halal, pelaku usaha yang mengedarkan dan memperdagangkan produk tidak halal pun diwajibkan mencantumkan keterangan tidak halal pada produk usahanya (vide; Pasal 26 ayat (2))”, kata Akbar Atjo.

Karena itu disampaikan bahwa sejak 17 Oktober 2019 lalu semua produk makanan minuman harus memiliki label halal namun diberikan Periode waktu sampai tahun 2024, artinya pada 17 oktober 2024 semua sudah Wajib Halal. Sedangkan untuk produk selain makanan dan minuman diberikan waktu sampai 17 oktober 2026, Pungkas Akbar Atjo.#edikurniawan/wd

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *