oleh

Abd Rahim: Soal DBH Bukan Sesuatu yang Harus Di Lobby Apalagi Di Pressure

Dana Bagi Hasil yang merupakan dana Transfer dari Pusat,Tanpa Diurus juga akan Turun karena sudah Ada Skema Pembagiannya

Wartadedikasi.Com,Mamuju– Pernyataan St Suraida Suhardi wakil ketua DPRD Provinsi Sulbar tentang perannya terkait Dana Bagi Hasil (DBH,red) beberapa hari lalu yang kini menjadi buah bibir dan berpolemik di Media sosial mengundang berbagai tanggapan beragam termasuk dari koleganya di DPRD Provinsi Sulbar.

H.Abd Rahim, Wakil ketua DPRD Provinsi Sulbar dari fraksi NasDem angkat bicara dengan mengatakan bahwa
Soal Dana Bagi Hasil (DBH) bukan sesuatu yang harus dilobby dan didiskusikan apalagi sampai di pressure. Karena memang skema pembagiannya sudah jelas antara Provinsi dengan 6 Kabupaten, itu sudah jelas dari tahun ke tahun.

Posisi DPRD Provinsi Sulawesi Barat sebagai Institusi Legislatif hanya mengingatkan pihak Eksekutif atau Gubernur agar bisa mempercepat proses transfer atau take over dana pembagian tersebut mengingat posisinya sudah akhir tahun, sementara kita yakin Pemerintah Kabupaten sangat membutuhkan anggaran tersebut untuk membiayai sejumlah program kegiatan yang masuk dalan skala prioritas,jelas Abd Rahim.

Aspek lain adalah jika DBH tidak segera “disalurkan” sampai akhir tahun atau cloosing date, maka konsekuensinya adalah tercatat sebagai utang Pemprov di tahun berikutnya, tambahnya.

Lalu pertanyaannya, apakah Pemprov (Eksekutif dan DPRD) bisa memberikan catatan soal rencana alokasi anggaran yang bersumber dari DBH?,tanya Abd Rahim.

” Menurut saya, secara normatif bisa saja. Selama konteksnya adalah responsibility atas adanya urusan yang dipandang serius terjadi di Kabupaten. Contoh di Kabupaten Mamuju yang kabarnya sudah sekian bulan PTT dan GTT belum jelas kapan akan menerima hak-haknya”,terangnya.

Seyogyanya Unsur pemerintahan bisa saling menopang dan memperkuat dalam menemukan way out atas problem yang ada. Bukan untuk saling melemahkan dan membiarkan jalan sendiri dengan tantangan persoalan yang ada.

Adapun penggunaannya setelah masuk di Kas Daerah, itu sepenuhnya menjadi wilayah otoritas Bupati bersama jajarannya.

Rahim berharap agar semua pihak bisa meletakkan peran masing-masing dalam kerangka rasionalitas, obyektif dan bijak dalam satu kesatuan pemerintahan.

” Kita semua berharap, agar aspek pelayanan termasuk pemenuhan hak-hak publik, tidak selalu ditarik ke dalam ruang dan dimensi politis”,tegasnya.

Karena Kepentingan pelayanan publik dan kohesi sosial tidak boleh terganggu apalagi dicederai oleh sebuah proses kontestasi politik. Biarkan kanal masing berjalan secara proporsional dan profesional, pungkas H.Abd Rahim. #dms/wd

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *