oleh

Badan POM Mamuju Berantas OMKA Ilegal, 4 Kasus P21

Badan POM di Mamuju menghimbau kepada pelaku usaha agar senantiasa menaati peraturan perundang undangan yang berlaku. Jika masyarakat menemukan hal hal mencurigakan terkait peredaran OMKA illegal termasuk palsu yang beredar (pasar konvensional dan atau online), dapat melaporkan langsung ULPK BPOM di Mamuju.

Wartadedikasi.com, Mamuju — Bentuk Keseriusan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Mamuju dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan (OMKA) di wilayah Sulawesi Barat, sepanjang tahun 2020 melakukan penyitaan puluhan produk ilegal yang tidak memiliki izin edar.

Prodak yang berhasil disita BPOM Mamuju yakni Tawon Liar, montalin, ginseng kianpi pil, extra binahong. Glow Skincare, Lavina dan Loddzan. Sementara untuk pangan yakni Susu Milo, Apollo, F&N, serta obat Manjakani dan Seahorse Ghensen.

Wujud nyata dalam pemberantasan obat dan makanan ilegal di wilayah Sulawesi Barat, di sampaikan Kepala Balai POM Di Mamuju; Netty Numuliawaty_ bahwa pihaknya telah melakukan penindakan terhadap peredaran sediaan farmasi berupa kosmetika ilegal dan obat tradisional ilegal serta pelaku perorangan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan obat.

“Sampai di akhir tahun ini, ada 4 kasus perkara yang kita selesaikan sampai ke tahap 2, artinya tahap 2 ini kita sudah serahkan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri”, ungkap Netty dalam konfrensi pers yang digelar di salah satu hotel di mamuju, sulbar. Rabu (23/12/20)

BPOM di Mamuju telah menyita seluruh produk kosmetika illegal serta obat yang diedarkan oleh pelaku perorangan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dan telah di pro-justitia sebanyak 4 kasus, dan sudah sampai pada tahap P21 Tahap Il.

Pelaku melanggar pasal 196 Jo Pasal 98 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu mendistribusikan sediaan farmasi Tanpa izin Edar dan/atau mengandung bahan yang dilarang. Sedangkan untuk pelaku perorangan yang tidak memuliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan produk sediaan farmasi melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan total taksiran nilai sebanyak 24 juta 390 Ribu rupiah.

Editor: red/**

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *