oleh

BAPPEDA Mamuju Menjawab Polemik Seputar Data Bansos

Kepala Badan Khatna ahmad menegaskan bahwa saat Ini Password Dan Username nya untuk Input data ke Pusdatin bukan lagi di Bappeda Kabupaten Mamuju tapi sudah ditangan Dinas Sosial Kabupaten Mamuju, terangnya.

Wartadedikasi.Com, Mamuju- Polemik diseputar masalah data calon penerima bantuan sosial terutama di masa Pandemi Covid19 terasa cukup menguras pemikiran sejumlah kalangan masyarakat di Mamuju. Hal ini tergambar dari banyaknya permasalahan di seputar pembagian Bantuan Langsung Tunai dan Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan lainnya untuk warga masyarakat.

Kepala BAPPEDA Kabupaten Mamuju Khatma Ahmad menjelaskan data yang menjadi acuan Pemerintah dalam menyalurkan berbagai macam bantuan sosial sejauh ini adalah data yang dirilis sejak tahun 2015 lalu, jelasnya.

“Pendataan Sejak tahun 2015 itu kami lakukan dengan metode by Name by address lalu Kita Lakukan uji publik untuk Memastikan Kebenaran datanya, dimana saat itu saya Selaku Kabid sosbud Dinsos Kabupaten Mamuju, ungkap Khatma Ahmad.

Jadi setelah tahun 2015 itu Data kita anggap Updating. Kemudian tahun 2016 Bupati Mamuju mengeluarkan Peraturan bupati terkait Dengan data pembangunan Berbasis Masyarakat (DPBN) dimana dalam Perbub tersebut salah Satu pointnya adalah memerintahkan Kepada Seluruh Desa dan Kelurahan untuk melakukan Pendataan ke Masyarakat dan harus sesuai dengan kondisi Mereka dan Kondisi Wilayah Mereka masing-Masing. Sehingga data Tersebut bisa digunakan Untuk Segala Kebutuhan pemerintah dalam Menjalankan Program di Masyarakat. Jelas Khatma Ahmad.

Kemudian Tahun 2018 ada instruksi dari Kemendgri Dan Kemensos yang memerintahkan daerah melakukan pendataan Verifikasi dan Validasi Kemiskinan. Dan Pada saat itu kami meminta Kepada Dinas sosial Mamuju yang saat Itu dijabat Budianto yang sekarang sudah menjadi Kepala BPKAD Mamuju untuk melaksanakan tugas tersebut, Namun saat Itu Kadinsos Budianto mengatakan jika saat itu personilnya tidak menjamin bahwa pengumpulan Data ini bisa segera selesai, lagi pula Jika Dinsos yang melakukan Pendataan hasilnya nanti hanya menjadi data Sektoral sehingga tidak bisa digunakan untuk dinas Lain. Sementara Jika Bappeda yang melaksanakan Pendataan tersebut, maka Data ini bisa digunakan untuk semua Orang, jelas Khatma Ahmad.

” Jadi Perlu Saya tegaskan Disini Bahwa Bappeda tidak Mendata, Bappeda Hanya menyiapkan Anggarannya, lalu menyurat Ke semua desa untuk merekrut dan Melakukan Pendataan Sesuai kriteria Dari Kementrian Sosial dan kita Batasi Setiap 1 orang hanya bisa Mendata 50 hingga 100 orang saja. selanjutnya dikordinasikan Kepada Pihak Dinsos. Dan dari pendataan Itulah maka pihak desa mengirim Kembali data tersebut Ke Bappeda “, urai Khatma Ahmad.

Khatna Ahmad menegaskan bahwa yang menentukan kriteria Miskin dan tidak Miskin adalah kewenangan Pusdatin Kemensos. Adapun Data yang telah kita Input Ke sistem Pusdatin Kemensos untuk diverifikasi dan validasi pada tahun 2018 sebanyak 24.000 nama.
Kemudian pada Tahun 2019 data dikirim Kembali Oleh Kemensos kepada kita. Namun sayangnya Data yang sudah terinput tesebut tidak bisa diubah atau kita lakukan perbaikan sendiri di Kabupaten, sementara semua program Yang pemerintah lakukan terkait bansos Itu mengacu Kepada data tersebut.

Selaku kepala badan, Khatma acap kali bertemu dengan para kepala desa dalam momentum pelatihan dan kesempatan itu dimanafaatkan untuk mendengarkan dan menyimak keluhan mereka dan saya nilai permasalahan data ini yang umumnya dikeluhkan.

Bahkan ada kepala desa yang berinisiatif sendiri melakukan perbaikan data secara mandiri dan menemukan bahwa didesanya sudah tidak ada yang berhak menerima PKH Karena dinilai sudah sejahtera.

Dengan petimbangan dan keluhan para kepala desa tersebut, Saya sudah pernah mendatangi langsung pusat data dan informasi (Pusdatin) kantor Kemensos Pusdatin, Selain untuk kepentingan lainnya juga untuk menelusuri data yang sudah kita kirim sebelumnya sebanyak 24 ribu tersebut, di Pusdatin tersebut saya sampaikan beberapa usulan perbaikan mengingat sejumlah data yang masuk sudah tidak layak lagi apalagi ada yang sudah berstatus ASN namun namanya masih tertera sebagai penerima Bansos

Kepada Pusdatin saya menanyakan apakah Ini bisa Kami di Kabupaten Mengubah sendiri Data tersebut sesuai Kriteria yang dipedomani atas Dasar persoalan Tersebut, namun pihak Kemensos menegaskan bahwa tidak Ada 1 pun Provinsi yang bisa melakukan perubahan data sendiri .karena data Ini sudah dikunci. Namun Kemensos berjanji akan turun langsung Ke Daerah Untuk melakukan Klarifikasi
Data tapi Sampai Saat Ini mereka tidak Pernah datang ke Kabupaten.

Kepala Badan Khatna ahmad menegaskan bahwa saat Ini Password Dan Username nya untuk Input data ke Pusdatin bukan lagi di Bappeda Kabupaten Mamuju tapi sudah ditangan Dinas Sosial Kabupaten Mamuju, terangnya.

Lanjut diungkapkan bahwa untuk acuan pendataan dari Kemensos ada 2 lembar Kuisioner yang diberikan.dan petugas dari Kemensos sendiri yang akan mendatangi kabupaten untuk mengajarkan Cara pengisia Format Kuisioner tersebut kepada pihak Bappeda dan Dinsos Mamuju. Mengapa Demikian karena kita 2 Tim yakni dari Dinsos dan Bappeda sendiri,terang khatna

” Kami tidak Ingin dinas Sosial bilang bahwa ada ego Sektoral di Bappeda, olehnya Itu ketika Data masuk Ke kami dari Desa dan Kelurahan maka data Tersebut akan kami teruskan Ke Dinas sosial Karena merekalah yang lebih erat kaitannya dan berkompoten dengan persoalan Sosial di Masyarakat seperti PKH dan lainnya. Lagi pula rekomendasi yang keluar juga kan dari Kemensos Dalam Hal Ini Melalui Pusdatin, pungkas Khatna Ahmad Kepada awak media.(edi/wd)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *