oleh

Bawaslu Mamuju Dinilai Keliru!!! Loloskan Aduan Pemohon Yang Tidak Memiliki Legal Standing

Jika Yang Dipersoalkan adalah keabsahan surat keputusan KPU nomor 307 maka parameter yang harus digunakan menurut ketentuan konsep Hukum Administrasi, yang pertama apakah tidak cacat kewenangan, kemudian tidak cacat prosedur, dan tidak cacat substansi, Jelas Professor Dr. Aminuddin Ilmar, SH.,M.H. guru besar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin

Wartadedikasi.com,Mamuju — Guru Besar di Fakultas Hukum UNHAS Menjelaskan bahwa Musyawarah Penyelesaikan Sengketa Pilkada di Kantor Bawaslu Kabupaten Mamuju bila melihat mekanisme pengajuan sengketa di peraturan Bawaslu dijelaskan bahwa ada 2 sengketa dalam pemilihan kepala daerah. Pertama adalah sengketa peserta dengan penyelenggara dan sengketa antar peserta pemilihan.

Sebagai saksi Ahli kuasa Hukum terkait, Professor Aminuddin ingin memperjelas sengketa yang diajukan oleh Pihak pemohon yaitu tim kuasa Sutina-Ado di Bawaslu tentang keputusan KPU mamuju yang menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju.

“Melihat rujukan kasus yang ada sekarang ini maka bisa dikatakan bahwa itu adalah keliru karena yang dipersoalkan adalah keabsahan surat keputusan KPU Mamuju”.jelas Prof. Dr. Aminuddin Ilmar kepada Media, Minggu,(4/10).

Untuk mempersoalkan keabsahan surat keputusan nomor 307, ada 3 parameter yang harus digunakan menurut ketentuam konsep Hukum Administrasi, yang pertama apakah tidak cacat kewenangan, kemudian tidak cacat prosedur, dan tidak cacat substansi.

Dalam kaitan SK KPU Mamuju yang menetapkan Pasangan calon kepala daerah Mamuju maka rujukannya harus dikembalikan pada peraturan KPU Nomor 9 tahun 2020 tentang pemilihan pencalonan Gubernur,Bupati dan Wali Kota. Karena disitu disebutkan dengan tegas bahwa untuk pengesahan sebagai pasangan calon dari bakal calon menjadi calon itu harus menelisik, Memerikas, meneliti syarat dokumen yang dipersyaratkan yakni syarat pencalonan dan syarat calon.

“Berarti kalau kita mengacu pada ketentuan itu, itulah yang kita sebut sebagai syarat administratif. Jadi untuk bisa kita mangatakan bahwa apakah SK KPU itu absah atau tidak, maka kita harus mengacu pada syarat dokumen pencalonan maupun syarat calon itu sudah sesuai atau tidak. Itupun kalau kita mengkategorisasi ada sengketa pelanggaran yang terjadi antara pasangan calon dengan penyelenggara beda kalau sengketa antar pasangan calon.”Jelasnya.

Intinya adalah aduan yang diajukan oleh pemohon tidak memiliki legal standing dan seharusnya bawaslu harus menolak dan tidak menerima aduan tersebut karena tidak memenuhi syarat.

“Bagaimana mungkin membatalkan surat keputusan dengan pelanggaran. Intinya, Permohonan yang diajukan pemohon, objeknya tidak sesuai atau error in objecto . Bahasa sederhananya seperti orang gatal. Lain yang gatal, Lain yang digaruk” pungkas Prof Ilmar. #dms/wd

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *