oleh

Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Mamuju Lakukan Pendataan Pelaku Usaha Terdampak Covid19

SIKP KUR Mudahkan Pendataan UMKM dan Ultra Mikro

Wartadedikasi.Com, Mamuju-
Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) merupakan suatu sistem aplikasi yang dibangun untuk mempermudah pelaksanaan Kredit Program khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) menjadi salah satu elemen terpenting dalam upaya pemerintah untuk memperbaiki skema dan pengelolaan kredit program di Indonesia, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR).SIKP ini sendiri mengacu kepada Kepmenkeu no.146 tahun 2015 agar disusun suatu sistim aplikasi untuk mendorong ketepatan sasaran KUR. SIKP merupakan sistem informasi database untuk calon debitur dan debitur KUR yang dikelola oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan. SIKP merupakan bagian penting dalam proses pelaksanaan KUR Mikro, sebagaimana dijelaskan
kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Mamuju, Nursiah,SE,M.Si.

Kabid Nursiah  uraikan bahwa Dengan adanya aplikasi SIKP ini para pelaku UMKM bisa lebih mudah mengakses bantuan baik itu Kredit Usaha Rakyat (KUR,red) maupun Ultra Mikro (UMi,red) yang dobel fasilitasi untuk memberi kesempatan kepada pelaku UMKM mendapatkan bantuan permodalan dan untuk sekarang ini pelaku usaha yang sudah terinput di kabupaten Mamuju melalui aplikasi SIKP tersebut jumlah lebih kurang 2.600 UMKM.

Namun demikian dari jumlah yang terinput tersebut masih dilakukan tahap validasi dan verifikasi terhadap kondisi terakhir para pelaku UMKM dilapangan karena setelah turun di kroscek dilapangan ternyata dijumpai banyak yang tidak sesuai, misalnya pelaku usaha tersebut meninggal, ada juga alamatnya berpindah tempat bahkan ada juga yang usahanya sudah tutup.

Ketika disinggung seperti apa langkah yang ditempuh menghadapi masa pandemi covid19, pihaknya sejak awal bahkan sebelum Puasa melakukan pendataan dan verifikasi terhadap UMKM yang terdampak dan kitapun sudah membangun Komunikasi dengan perwakilan kementrian Keuangan KPPN Untuk Mendata Langsung Bagi UMKM Yang mengalami kerugian pada Usahanya Yang Awalnya Memiliki Keuntungan Kecil dari Usahanya Tersebut kini malah tidak bisa apa-apa.

” Makanya kami turun kelapangan meninjau langsung, walaupun Yang Lain pada libur. Karena sudah tugas Kami dituntut untuk melaporkan Data bagi usaha masyarakat yang masuk kriteria penerima bantuan nanti. Yang jelas kriteria utamanya adalah Bagi Usaha yang Modalnya Kecil Dan Untungnya Juga Kecil”, jelas Nursiah,SE,M.Si.

lanjut diungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan konfirmasi Ke Pelaku UMKM Dan kami temukan Ada 6 data usaha yang Terhimpun dalam SIKP Sejak Tahun 2017 dan sejauh ini kami sudah mengimput sekitar 100an Pelaku Usaha yang real dilapangan.

Saat Ini program kami hanya sebatas mendata dulu pelaku Usaha UMKM dan UMI yang kami proses dan belum bisa kami ajukan, jadi kedepan Misalnya ada Permintaan Data dari Kementerian, pihak Provinsi,Serta kabupaten terkait data UMKM kami tinggal memberikan Data yang sudah ada.pungkas Bu kabid Nursiah (edi/wd)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *