oleh

Disinyalir ada Penyimpangan pengelolaan Dana Desa di Kabuloang

” Yang jadi pertanyaan saya selaku Sekdes, bagaimana cara pak desa kabuloang Melakukan proses pencairan Dana Desa sementara saya tidak pernah Menadatangani LPJ tersebut”, tegas wandi

Wartadedikasi.Com, Mamuju- Merujuk kepada Nawa cita Presiden Jokowi yang Menitik Beratkan Pencapaian pembangunan Desa yang dimulai dari pinggiran, oleh karena itu pemerintah pusat mengucurkan dana milyaran rupiah ke desa-desa di seluruh Indonesia. Yang tentunya dibarengi dengan adanya pengawasan dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Peran kepala desa menjadi strategis dan menjadi ujung tombak dalam pengelolaan dana desa untuk kepentingan Masyarakat Di Wilayah Desa yang dipimpinnya. Namun berbeda halnya dengan Desa Kabuloang di Wilayah kecamatan Kalukku kabupaten Mamuju. Pasalnya disinyalir ada hal yang mencurigakan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

Menurut mantan sekretaris Desa Kabuloang yang dikonfirmasi awak media wartadedikasi.com saat di temui di kediamannya beberapa waktu lalu, menyampaikan Keluhannya Terkait proses Pengelolaan dana Desa yang ada di desanya dimana Proses Laporan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh kepala desa, dinilainya Tidak Melalui prosedur yang ada, ungkapnya.

Lebih jauh diungkapkan bahwa sejak tahun 2018 sampai 2019 Sampai ia menerima SK pemindahan (Mutasi) ke instansi lain, dirinya tidak Pernah dilibatkan Dalam hal verifikasi LPJ tersebut untuk kemudian di Laporkan Ke instansi terkait guna untuk Pencairan Tahap demi Tahap.

Menurut wandi mantan sekdes Kabuloang tersebut, pada awal penyusunan APBDesa, dirinya Masih Ikut Serta dalam pembuatannya, namun pada saat realisasi kegiatan sampai pada pelaporan Untuk pencairan dana, Dirinya sudah tidak lagi dilibatkan, ujar wandi

” Yang jadi pertanyaan saya selaku Sekdes, bagaimana cara pak desa kabuloang Melakukan proses pencairan Dana Desa sementara saya tidak pernah Menadatangani LPJ tersebut”, tegas wandi

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Kapriansa Ketua BPD desa Kabuloang, Saat di Kunjungi di rumahnya, mengatakan Kami selaku Lembaga yang bertugas untuk menampung dan menyalurkan serta mengawasi Aspirasi Masyarakat, Juga tidak Bisa berbuat banyak, ungkapnya.

” Sampai saat ini saya belum pernah Menerima LPJ desa sejak Tahun 2018 Sampai Sekarang sudah tahun 2020, Padahal jelas dalam PP 43 Tahun 2014 Bahwa pemerintah Desa Wajib Menyampaikan Laporan pertanggung Jawaban pelaksanaan kegiatan desa setiap Akhir Tahun Kepada BPD”, ungkap Kapriansa

Namun berbeda dengan keterangan Kades Kabuloang Ini Saat di sambangi diruang kerjanya beberapa hari yang lalu, saat di tanya tentang Pengelolaan Dana Desa, dirinya menyampaikan bahwa sampai saat ini pengelolaan Dana Desa di Desa Kabuloang tidak ada masalah sambil Kepala desa memperlihatkan Surat Hasil Pemeriksaan Dari Lembaga pengawasan Seperti Inspektorat.

Sampai berita ini diturunkan masih dilakukan upaya untuk mendapatkan keterangan jelas tentang seperti apa laporan pertanggungjawaban dari kepala desa kabuloang. Karena diduga kuat ada ketidaksesuaian antara LPJ dengan realisasi dilapangan, Namun pak kades masih berkeras tidak mau memperlihatkan salinan dari LPJ tersebut dan ini tidak sejalan dengan amanah konstitusi khususnya undang- undang keterbukaan Informasi Publik. (Edi/wd)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *