oleh

GMPK Sulbar Gandeng Pemerintah Bangun Sistim Dan SDM Yang Tidak Koruptif

Implementasi Visi dan Misi GMPK dalam Program Kerja DPD Sulawesi Barat Tahun 2020-2021.

Wartadedikasi.com,Mamuju – Sebagai wujud implementasi dari visi dan misi Lembaga Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), pada hari ini tanggal 22 Oktober 2020 DPD GMPK Sulawesi Barat telah melayangkan enam surat penawaran kerjasama dibeberapa OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten diantaranya Dinas Sosial Kabupaten dan Provinsi, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Mamuju bahkan kepada Ketua DPRD Mamuju. Sebagaimana disampaikan Tri Frida Suryati SE, MSi, Ketua DPD GMPK Sulawesi Barat saat dikonfirmasi awak media, Kamis, 22/10/2020.

Lanjut Tri Frida menyebutkan bahwa sesuai visi dan misi GMPK, kami berkewajiban membangun sistem dan sumber daya manusia yang tidak koruptif, salah satu cara yang kami tempuh adalah bekerjasama dengan OPD Provinsi dan Kabupaten untuk membangun sistem yang berintegritas, ungkap Tri Frida Suryati.

Perlu diketahui oleh masyarakat umum bahwa kerjasama yang akan dilakukan dengan OPD Provinsi dan Kabupaten di Sulawesi Barat diantaranya kegiatan pemutakhiran data kelompok tani dan kegiatan evaluasi bersama program MARASA.

Lalu mengapa Ketua DPD GMPK Sulawesi Barat mengunggulkan dua program tersebut untuk dilakukan kerjasama? Berikut penjelasanya :
“fenomena nasional yang dihadapi saat ini adalah kelompok tani yang terbentuk hanya karena pesanan kegiatan (order) atau yang biasa dikenal dengan kelompok tani siluman atau kelompok bispak (habis pakai) masih menjadi momok bagi tegaknya keadilan dan hak azazi manusia. Tujuan pemutakhiran data kelompok tani ini kedepan outcomenya adalah menciptakan kelompok tani yang feasible dan bankable. Sedangkan evaluasi program MARASA akan dilakukan mengingat masyarakat desa di Sulawesi Barat harus menyampaikan pengalaman ketika tersentuh program andalan Gubernur Sulawesi Barat ini, karena jika masyarakat desa tidak speak up bisa jadi tahun 2022-2023 kita akan memilih Gubernur hanya berdasarkan kekuatan uangnya bukan kekuatan programnya, kita harus mendidik masyarakat untuk berbicara kinerja program pemerintah karena efek domino yang bisa ditimbulkan sangat besar. Jelas Tri Frida Suryati.

Ketua DPD GMPK Sulawesi Barat optimis terhadap program kerjanya sampai tahun 2025 kedepan dan masih banyak yang akan di lakukan dalam membangun sistem dan SDM yang berintegritas,

” kami memiliki keinginan membangun sistem diklat pemimpin berintegritas virtual bagi pemimpin perguruan tinggi se Sulawesi Barat sehingga Bibit Samad Rianto Center (BSR Center) dapat maksimal memberikan konstribusi kepada masyarakat Sulawesi Barat, doakan kami agar selalu mendapat dukungan masyarakat Sulawesi Barat untuk mewujudkanya”, Tutup Tri Frida Suryati.(Edi Kurniawan/wd).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *