oleh

Jayadi : Potensi kekayaan Alam Kawasan Bala Balakang Perlu Di Kembangkan Untuk PAD

Wartadedikasi.Com,Mamuju – Kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan ke Sulawesi Barat khususnya di kawasan kepulauan Bala-balakang kabupaten Mamuju menyisakan secercah harapan bagi para Nelayan di kawasan kepulauan yang secara geografis lebih dekat dengan provinsi Kalimantan Timur.

Menurut Muhammad Jayadi anggota DPRD Sulbar bahwa Momentum kehadiran Menteri Kelautan dan Perikanan Edy Prabowo ke Pulau-pulau kecil yang berada di wilayah Selat Makassar dalam rangka Momentum hari Laut Sedunia yang jatuh pada tanggal 8 juni lalu. dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Pulau untuk mengungkapkan berbagai harapan untuk meningkatkan kesejahteraan para Nelayan, Jelas Jayadi

Lebih lanjut Muhammad Jayadi yang juga adalah Ketua PNTI Sulbar menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi masyarakat pulau selama ini yang 99 persennya hidup dari Melaut, yang terutama adalah fasilitas untuk mesin penangkapan, Pabrik Es Balok serta Cold Storage atau gudang penampungan pendingin agar hasil tangkapan mereka bisa awet bertahan lama dan tetap berkualitas serta Jaringan Komunikasi selular yang masih terbatas.
.
Selain persoalan peningkatan Kesejahteraan Nelayan yang menjadi titik fokus perhatian adalah Abrasi pantai. Seperti diketahui bahwa pulau-pulau kecil yang berjumlah 12 pulau yang tersebar di kawasan kepulauan bala balakang 10 diantaranya sudah dihuni, namun masalah abrasi pantai acap kali menjadi momok bagi warga nelayan karena kadang kala mereka membangun rumah lantas dihantam ombak dan abrasi pantai, jelas Jayadi

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sulbar didampingi Forkopimda Sulbar mencanangkan program Konservasi Biota Laut khususnya bagi Gugusan Pulau Bala balakang yang dimaksudkan untuk mencegah rusaknya ekosistem laut seperti terumbu karang, rumput laut dan potensi ikan dikawasan tersebut dan Budi daya Hasil Laut seperti Lobster yang cukup menjanjikan di kawasan tersebut.

Langkah gubernur Sulbar ini patut diapresiasi bahwa dengan pencanangan ini, maka ada atensi lebih bagi gugus pulau di Bala balakang untuk lebih dikembangkan kedepan bukan hanya dari aspek ekonomi yakni peningkatan produktifitas Tangkapan Ikan juga aspek pariwisata akan menjadi perhatian untuk dikembangkan apalagi kawasan ini terbilang cukup dekat dengan daerah pembangunan ibukota Negara yang baru di Penajam Paser. Hal ini tentu saja menjadi peluang bagi peningkatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau terrsebut khususnya dan berpotensi terhadap peningkatan PAD kedepan,Ungkap Jayadi.

Apalagi berdasarkan hasil penelitian ahli pertambangan diketahui bahwa di sekitar Pulau Popoongan itu mengandung Tambang Minyak dan Gas Alam yang cukup potensial untuk dikelola kedepan.. Pulau Popoongan satu dari 12 pulau dalam gugusan pulau- pulau kecil yang telah lama didiami penduduk setidaknya ada sebanyak 70 KK yang bermukim di pulau ini.

Karena itu Jayadi mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Mamuju memberi ruang yang cukup besar bagi kawasan pulau yang dinilai masih terisolir tersebut, bila perlu kecamatan Bala balakang yang saat ini baru ada 2 Desa segera dimekarkan lagi menjadi bebera Desa agar pelayanan lebih didekatkan lagi kepada masyarakat. Malah dapat saja 2 pulau dijadikan 1 desa. Kata Jayadi.

Menurut Jayadi hal itu mungkin saja untuk dilakukan apalagi melihat kondisi daerah yang masih terisolir seperti bala balakang ini. Maka diharapkan masyarakat pulau lebih pro aktif menangkap peluang ini dengan secepatnya merespon membuat pengajuan, Namun tentu saja harus benar-benar lahir dari keinginan masyarakat setempat, Jelasnya.

Karena itu Jayadi sebagai anggota DPRD Sulbar dari daerah Pemilihan Mamuju tentu saja akan senantiasa mengawal kepentingan masyarakat pulau tersebut, sebab bila ini terwujud dampaknya akan dirasakan masyarakat jika pelayanan pemerintahan lebih didekatkan lagi tentunya terangnya.

Meskipun Pemkab Mamuju setiap tahunnya memberikan atensi bagi kawasan pulau-pulau bala balakang, namun itu tidak akan cukup diandalkan untuk menyelesaikan pernasalahan warga pulau bila tidak ada intervensi pemerintah provinsi dan pusat sehingga dengan pencanangan konservasi laut oleh gubernur Sulbar tentu akan memberi ruang bagi Pemprov Sulbar lebih banyak berkontribusi dalam pembangunan di kawasan tersebut, misalnya membangun Pelabuhan Ikan atau PPI ini apalagi memang menjadi kewenangan provinsi, pungkas Jayadi (Damsir/wd)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *