oleh

Ketua DPP Dewan Koperasi Indonesia Membuka Musyawarah Wilayah, Jayadi Ucapkan Selamat Dan Minta Koperasi Lebih dikembangkan.

Wartadedikasi.Com,Mamuju- Pasca Kisruhnya Dewan Koperasi Indonesia yang melahirkan dualisme kepengurusan dari kepengurusan pimpinan Nurdin Halid yang sudah lebih dua dasawarsa tidak pernah mengalami proses regenerasi yang puncaknya pada Munas Dekopin tahun 2019 lalu melahirkan kepengurusan baru di.pusat versi Sri Utari yang dampaknya berimbas sampai daerah-daerah.sebagaimana dijelaskan Fasiun Sinapu SH, selasa, 3 Nopember 2020.

Ketua umum DPP Sri Utari yang diwakili oleh Fasiun.Sinapu SH dalam arahannya membuka secara resmi Musyawarah Wilayah Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Sulbar, mengingatkan seluruh anggota untuk rapatkan barisan melakukan akselerasi untuk pengembangan Koperasi Di Sulawesi Barat selain itu, bahwa platform perjuangan dimasa digital.

Lanjut Fasiun Sinapu,SH bahwa pihaknya akan tetap berjalan sesuai AD ART dan mengacu kepres tahun 2011 tentang dewan Koperasi Indonesia,jadi kalau ada yang diluar itu yah saya tidak tahu itu, karena pihak kita sudah dapat mendapat persetujuan hukum dari kementerian Hukum dan HAM dan ketetapan dari pengadilan,tegasnya.

Diakui Fasiun bahwa penyebab kisruh dualisme ini karena ada pihak yang memaksakan diri untuk jadi ketum, padahal dalam AD ART itu diabatasi hanya 2 periode sementara yang dimaksud adalah Nurdin Halid itu sudah 4 periode sebagai Ketum Dekopin,ungkapnya.

Terkait dengan Program Dekopin pada prinsipnya tidak ada Perbedaan secara nomenklatur karena programnya tetap sama sesuai Anggaran Dasar yang tidak berubah.

Dekopin juga telah menyusun 2 agenda utama yakni masalah Ketahanan pangan dengan melibatkan kementerian BUMN, Bappenas dan Sekretariat negara dan itu kita sudah rapatkan berkali-kali. Adapun masalah teknisnya kita akan mengkader karena selama ini di Dekopin belum ada Komite Pangan untuk pertanian seperti kesiapan padi melalui program percetakan sawah juga masalah perikanan dan kelautan secara nasional.

Kedua, Program ITE Untuk Data Base, fungsinya untuk kita gunakan negosiasi pihak manapun Karena kota punya data keanggotaan yang jelas Koperasi yang Jelas selama ini tidak ada di.dalam depertemen.

Mengenai Keberadaan Dekopimwil di.seluruh Indonesia, Sejauh ini sudah 16 provinsi dan ditargetkan sebelum 22 nopember ini sudah ada 22 Dekopin yang kita sahkan Karena ini perintah dari Pemerintah Pusat.

Untuk menstrukturisasi kembali Dekopin yang tidak mau ikut Anggaran Dasar, maka sikap kita akan Ganti dan menunjuk Caretaker untuk melaksanakan Musyawarah. Namun yang masih sejalan kepengurusannya akan kita perbaharui, jelas Fasiun Sinapu,SH ketua komite organisasi di Dekopin pusat.

Semmetara itu.Muhammad Jayadi,SAg,SH,MH dalam kapasitas sebagai wakil rakyat khususnya di komisi 2 DPRD sulbar yang membawahi dinas koperindag,menyampaikan selamat bermusyawarah kepada para pengurus dekopinwil dan dekopimda.se Sulbar tentunya dengan legalitas yang dimiliki dekopimwil ini,maka pemerintah sudah barang tentu akan mendukung pelaksanaan kegiatan muswil ini untuk melahirkan kepengurusan yang defenitif melalui proses musyawarah sesuai mekanisme organisasi yang ada. Tentunya kita berharap dengan kepengurusan nantinya maka koperasi yang ada dapat lebih berkembang.#dam/wd

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *