oleh

Peran PPID dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik Dalam Masa pandemi Covid19 Di Sulbar

Yang Pasti dengan keberadaan PPID pembantu yang sudah dibentuk disetiap OPD akan lebih memudahkah dalam pelayanan informasi terkait setiap program pemerintah yang memang layak untuk diketahui oleh publik termasuk wartawan.

Wartadedikasi.Com, Mamuju- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik, sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas Infokom Provinsi Sulbar,Safararuddin.

Pemprov Sulbar telah menerbitkan SK Gubernur yang akan menangani persoalan keterbukaan informasi ke publik yang didalamnya mengatur tentang informasi bersifat umum dan sebaliknya.

Yang Pasti dengan keberadaan PPID pembantu yang sudah dibentuk disetiap OPD akan lebih memudahkah dalam pelayanan informasi terkait setiap program pemerintah yang memang layak untuk diketahui oleh publik termasuk wartawan.

” nanti Kita kasih para OPD SK gubernur atau SK Kominfo bahwa ada memang informasi yang dikecualikan untuk Umum walaupun sifatnya umum kalau ada sentimen itu tetap akan diperketat, jangan sampai ada persaingan usaha dan rahasia negara”, terang safa

Sekarang tidak bisa serta merta langsung berproses ke Komisi Informasi Publik, kalau ada persoalan di PPID tentu akan ditinjau dulu jika memenuhi persyaratan sipemohon informasi sudah memenuhi regulasi yang ada, maka baru kemudian akan di alihkan ke komisi informasi publik untuk disidangkan.

Walaupun undang-undang memungkinkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan informasi sesuai kebutuhannya namun ada mekanisme yang telah diatur khususnya dilingkup pemprov sulbar berdasarkan SK Gubernur.

Khusus untuk informasi tentang Refocusing Anggaran Covid19, Gubernur telah membuat SK PPID dan sudah ada Tim khusus yang mengatur, Jadi saya tidak bisa terlalu jauh kedalam mengomentari pertanyaan tentang pengelolaan anggaran yang pasti bahwa setiap penggunaan anggaran dalam hal penanganan COVID yang saya tahu bahwa itu semua ada aturannya termasuk pihak OPD untuk menggunakan anggaran Refokusing harus lebih dulu mengusulkan ke tim Gugus untuk kemudian diproses anggarannya. Tidak bisa serta Merta mereka mengelolah uang negara, Jelas Safaruddin.

Lanjut Safaruddin mencontohkan jika di dinas perkebunan harga coklat atau hasil bumi masyarakat lainnya yang berkorelasi dengan perhubungan itu terbilang rendah nah lalu kemudian ada masyarakat yag datang untuk konsultasi meminta informasi itu boleh selama itu bernilai positif tentu pemerintah wajib untuk memberikan pelayanan yang baik pada Masyarakat.

” Jadi jika ada informasi yang dibutuhkan tekait kebijakan pemerintah itu bisa Melalui PPID pembantu di masing-masing OPD terkait, nanti kalau ada masalah di PPID pembantu, baru bisa langsung ke dinas Kominfo, insya Allah kami akan membantu sesuai prosedur yang telah ditetapkan, terangnya.

Karena itu, Kadis Kominfo berharap Kedepannya pemerintah lebih terbuka lebih memahami tupoksi PPID, begitupun masyarakat diharap semakin dewasa dalam mengolah persoalan dan tentunya keberadaan media massa sebagai fasilitator menyampaikan ke publik hal yang positif sebagai mitra pemerintah dan bersinergi kalau ada masalah tidak perlu harus ribut dulu baru melapor. Bisa melalui wartawan melalui situs resmi Kominfo juga akan kami layani, urainya.

Kabid IKP, Imelda Adhiyanty yang ditemui diruang kerjanya menjelaskan tata cara pelaporan secara resmi bagi masyarakat atau lembaga yang ingin mengajukan laporannya ke PPID diskominfo Sulbar.

Menurut Imelda setiap laporan yang diterima, akan di beri waktu selama sepuluh hari kerja untuk memproses laporan yang diajukan, lalu kemudian jika sudah dianggap telah memenuhi persyaratan, batu kemudian akan di lanjutkan ke komisi informasi publik untuk disidangkan, Pungkasnya. #edi/wdk

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *