oleh

Pilkada Serentak 2020 Di Tunda, DPR RI Minta Kepala Daerah Relokasi Dana Pilkada Untuk Penanganan Pandemi Covid-19

KPU RI ajukan tiga Opsi; pertama, penundaan Pilkada hingga 9 Desember 2020, mengikuti status masa tanggap darurat bencana Covid-19 hingga 29 Mei 2020.  Kedua, penundaan Pilkada 2020 dilakukan hingga 17 Maret 2021. Ketiga, penundaan pilkada selama satu tahun, sehingga pemungutan suara dilaksanakan pada 29 September 2021.

Wartadedikasi.Com, Jakarta — Teka teki tentang tahapan Pilkada 2020 akhirnya terjawab setelah Komisi II DPR RI menyepakati usulan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI yang Dipimpin oleh Dr. H Ahmad Doli Kurnia Tamjung S.Si, MT bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arif Budiman, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan SH,MH, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, MA, Ph.D, dan Plt Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof.Dr. Muhammad, M.Si di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/3).

DPR RI juga meminta kepala daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak merealokasi dana Pilkada 2020 yang belum terpakai untuk penanganan pandemi Covid-19 atau virus corona.

“RDP juga menyepakati bahwa anggaran pilkada yang belum dipakai perlu direalokasi oleh pemerintah daerah masing-masing untuk penyelesaian penanganan pandemi Covid-19. Semua sepakat bahwa penanganan pandemi harus lebih didahulukan dibanding kontestasi politik,” ujar Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi dalam pesan tertulis sebagaimana dilangsir Republika,Senin (30/3).

Menurut Pramono Ubaid, Jubir KPU RI, Anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020 yang belum dipergunakan KPU, Bawaslu, maupun aparat keamanan TNI/Polri akan direalokasi untuk penanganan Covid-19. Anggaran yang belum dicairkan masing-masing pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati sebelumnya.

Namun, KPU RI belum memastikan apakah besaran dana penyelenggaraan pilkada akan tetap sama dalam NPHD dan hal-hal yang lebih detail soal anggaran pilkada akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mendagri, terang Pramono.

Menurut Pramono, Sedianya Pilkada 2020 yang diselenggarakan secara serentak di 270 daerah akan dilaksanakan pada 23 September 2020. Akan tetapi, akibat meningkatnya kasus virus corona di Indonesia, pemerintah, DPR RI, dan penyelenggara pemilu sepakat menunda Pilkada 2020.

KPU RI telah menyampaikan tiga opsi penundaan Pilkada 2020. Opsi pertama, penundaan Pilkada hingga 9 Desember 2020, karena penundaan tahapan pilkada akan berlangsung selama tiga bulan, mengikuti status masa tanggap darurat bencana Covid-19 hingga 29 Mei 2020.

Opsi kedua, penundaan Pilkada 2020 dilakukan hingga 17 Maret 2021. Opsi ketiga, penundaan pilkada selama satu tahun, sehingga pemungutan suara dilaksanakan pada 29 September 2021.(*/wd)

banner 728x90

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *