oleh

Rekrutmen CPNS KEMENKUMHAM 2019 SULBAR Diduga Melanggar HAM

“Kejadian ini merugikan banyak aspek selain pelanggaran HUKUM dan HAM juga sampai pada sosial budaya yang diketahui SULBAR Memiliki semboyan _Millete Diatonganan_ artinya meniti dijalan kebenaran dan budaya _Malaqbi_ yang artinya bermartabat dan berwibawa. Peristiwa ini jelas jauh dari Misi DIRJEN HAM yang memiliki 5 Prinsip HAM Yakni; Pemajuan, Penghormatan, Pemenuhan, Penegakan, dan Perlindungan HAM” Ketua FPK Sulbar

Wartadedikasi.com, Sulbar — Seleksi CPNS KEMENKUMHAM SULBAR TAHUN 2019 diduga melanggar HAM, dalam proses rekrutmen pada bagian KE-SAMAPTAAN.

Nanang Wahidin Ketua Umum FPK SULBAR sangat menyayangkan hal tersebut bisa terjadi.

Nanang menyampaikan, kritikan dari para aktivis HMI jelas berdasar sebab mereka menemukan permainan yang sangat tidak menusiawi sehingga beberapa peserta rekrutmen yang jelas secara fisik tidak memadai justru diberi nilai tinggi pada tes fisik termasuk kemampuan lari.

Selain itu, Nanang juga mengatakan yang masih kurang rasional adalah pada saat test wawancara justeru tidak sedikit peserta yang mendapatkan nilai fantastik sampai pada nilai 94, 95, bahkan 96 yang melebihi dari nilai rata-rata peserta rekrutmen CPNS KEMENKUMHAM SULSEL, Jelas perlu penelusuran yang mendalam.

“Dibagian HAM saya menduga kuat Panitia Seleksi CPNS KEMENKUMHAM 2019 SULBAR ini melanggar _UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA_ Sebab jelas pada pasal 38 point pertama menjelaskan _setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak”, kata Nanang sapaan akrab Ketua FPK Sulbar. Sabtu (07/11/20)

Kejadian ini merugikan banyak aspek selain pelanggaran HUKUM dan HAM juga sampai pada sosial budaya yang diketahui SULBAR Memiliki semboyan _Millete Diatonganan_ artinya meniti dijalan kebenaran dan budaya _Malaqbi_ yang artinya bermartabat dan berwibawa.

Peristiwa ini jelas jauh dari Misi DIRJEN HAM yang memiliki 5 Prinsip HAM Yakni; Pemajuan, Penghormatan, Pemenuhan, Penegakan, dan Perlindungan HAM.

Lebih lanjut di ungkapkannya, dugaan pungli yang diduga tiap peserta yang diiming-imingkan kelulusan harus menyetor dana hingga 200 jutaan, dicium ada aroma nepotisme yang kuat pada Seleksi ini yang membuat semua kalangan masyarakat semakin menyesalkan dan menyayangkan hal tersebut.

“kok bisa ternjadi dilembaga yang berwibawa selevel KEMENKUMHAM RI, yah jelas ini juga berdampak mencoreng nama _malaqbi_ SULBAR”, ucap Nanang.

Untuk itu, Nanang Wahidin meminta kepada TIM YANKOMAS (Pelayanan Komunikasi Masyarakat) terhadap dugaan pelanggaran HAM dari DIRJEN HAM KEMENKUMHAM RI segera melakukan investigasi faktual disulbar dan jika benar ditemukan kesalahan fatal tersebut maka demi menjaga marwah Institusi sebesar KEMENKUMHAM RI dan Daerah dan Negara Tercinta maka oknum tersebut harus dipecat/diberhentikan secara tidak terhormat.

“Yah, jelas sanksi pemecatan itu kami yakini akan memberi efek jerah yang layak agar kedepan seleksi CPNS KEMENKUMHAM RI disemua daerah di indonesia bisa mengedepankan asas profesional sesuai dengan prosedur seleksi (S.O.P) KEMENKUMHAM RI”, tambahnya. (wd/syam)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *