oleh

Ungkap LPJ Dana Covid19 Mamuju Pansus Harap OPD Lebih Terbuka

Kita ingin mengetahui bentuk kebijakan mereka dan Kenapa baru sekarang Bantuan itu mau diluncurkan, kenapa tidak dari awal pada saat masyarakat sangat membutuhkan Uluran tangan dari Pemerintah

Wartadedikasi.Com, Mamuju- Dalam rangka pendalaman terhadap semua program yang telah dijalankan Pemkab Mamuju selama masa Pandemi Covd 19 hingga saat ini, maka Pansus Refokusing Realokasi Anggaran (RRA) COVID 19, Kembali akan mengundang Para OPD Pemkab Mamuju, ungkap Ramliati Ketua Pansus dari Fraksi Demokrat.

Ramliati jelaskan tujuan pemanggilan OPD terkait guna menanyakan sejumlah program yang masuk dalam agenda Refokusing juga Beberapa Programnya yang Tidak Di Refokusing apakah Program tersebut Masuk Dalam hal Yang prioritas atau Tidak Kami ingin mendengar keterangan mereka, termasuk Kejelasan berapa anggaran yang Direfokusing dan Tambahan yang akan Di Refokusing untuk Setiap Program pemerintah, terang Ramliati.

Yang menjadi Fokus bagi Pansus yakni menggali mulai dari Sistim Perencanaannya sampai tahap pelaksanaannya bagaimana. Hal ini penting dilakukan sebab Dewan tidak dilibatkan dalam Perumusan awal, Nanti setelah berjalan barulah Dewan masuk dalam Pengawasan.

” Andaikan Kami dilibatkan dalam
Pembahasan, mungkin kita tidak Perlu Terlalu Panjang dalam pembahasan ini Karena Kami Sudah memiliki bayangan terkait persoalan Ini”., terang Ramliati.

Terkait banyaknya laporan yang kami terima dari masyarakat terkait pelaksanaan Bantuan langsung pada Masyarakat, Sehingga kami mendesak Pimpinan DPRD Mamuju untuk segera bersikap dan Tidak Boleh Tinggal Diam kita harus bergerak libatkan Semua OPD sehingga mereka bisa menjelaskan Segala bentuk kompleksitas persoalan Bansos Ini.

” Kita ingin mengetahui bentuk kebijakan mereka dan Kenapa baru sekarang Bantuan itu mau diluncurkan, kenapa tidak dari awal pada saat masyarakat sangat membutuhkan Uluran tangan dari Pemerintah. Analoginya seperti orang yang tenggelam, Pada saat dia butuh pelampung tidak diberikan, justru saat dirinya berhasil tiba di bibir pantai baru kita memberinya pelampung , kan lucu jadinya, seloroh Ramliati.

Olehnya itu, Kehadiran Pansus Ini disamping adanya Desakan dari masyarakat juga kami ingin membantu Pemerintah Kabupaten Mamuju. Karena bagaimanapun Juga Kami Di Dewan Sebagai Perwakilan Rakyat adalah Penyelenggara Pemerintahan Bersama dengan Eksekutif. Namun demikian yang menjadi fokus perhatian kami adalah OPD yang Terlibat Dalam Gugus Tugas Penanganan COVID 19 ini.

Berkaitan dengan adanya surat edaran Bupati Mamuju tertanggal 20 Mei 2020 lalu yang menegaskan bahwa Untuk Pekerjaan Fisik yang belum Dikontrakkan itu harus Dihentikan. Hal Ini justru Tidak Sepenuhnya di Jalankan oleh OPD Terkait, contoh Dinas PUPR Mamuju, dimana diketahui ada beberapa kegiatan yang masih mereka Proses Tenderkan misalnya di Tanggal 6 Juni.Artinya inikan tindakan yang tidak mematuhi perintah Pimpinan.sehingga dalam konteks persoalan tersebut kami ingin Pihak PUPR danULP duduk bersama dan bukannya saling lempar bola mencari pembenaran, Ungkap Ramliati.

Berikutnya, Permasalahan Pembagian Bantuan Di Masyarakat juga kami anggap krusial. Karena ini cukup menjadi polemik dimasyarakat. Baik masalah data penerima maupun bentuk penyalurannya. Kami belun tahu persisnya data lengkapnya. Hanya di sampaikan misal bantuan bagi Mahasiswa Itu Ada 150 orang, bantuan kepada Lapak 310 penerima dan UMKM 1000 lebih itu Masing Masing diberi Bantuan Rp. 600.000 perbulan selama 3 Bulan dan Itu Diluar Dari JPS di 13 kelurahan kurang Lebih 3000 orang jumlahnya itu juga akan kami minta Datanya Secara Lengkap dan akan kami panggil juga, ungkap Ramliati.

Pertanyaannya kemudian Kenapa hingga saat Ini JPS ini belum juga berjalan. Padahal Covid Ini Sudah mengalami penurunan, bahkan kita lihat kondisi masyarakat sudah tidak seperti situasinya pada awal Ramadhan kemarin. Dan Alhamdulillah Kondisinya jauh lebih baik.

Yang menjadi sorotan kami juga, Kalau memang ada anggaran yang di Pos kan untuk masyarakat, Pertanyaannya kenapa tidak diberikan saat mereka dalam Kondisi kesulitan dan tidak bisa bekerja, dan kenapa baru sekarang Pemerintah mau menyalurkan bantuan tersebut padahal kita lihat bersama masyarakat perlahan mulai pulih lembali bekerja termasuk Mahasiswa yang rata-rata wilayahnya tidak lagi Di PSBB kan

Karena itu Ramliati tegaskan, Jika Pansus menemukan atau Melihat ada yang tidak sesuai dengan fakta Di lapangan, Maka Kami Akan rapatkan kembali bersama dengan anggota Pansus lainnya. Akan digiring kemana persoalan itu atau akan kami tindak lanjuti Menindak sesuai Tugas dan Hak kami, pungkasnya. (Edikor/wd)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *